Keinginan warga miskin seperti penghuni kolong jembatan, penghuni bantaran rel, dan bantaran kali tinggal di rumah sehat layak huni akhirnya bakal terpenuhi seiring selesainya pembangunan 11 blok rumah susun (rusun) oleh Pemprov DKI. Ditargetkan ke-11 blok tersebut dapat terisi penuh hingga akhir 2011 mendatang.
Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta, Agus Subardono, mengatakan 1.100 unit rumah susun atau 11 blok, sudah siap digunakan untuk menampung warga pada pertengahan Juni ini. "Saat ini masih pemasangan listrik dan instalasi air agar dapat digunakan," kata Agus, usai seminar di salah satu hotel di Jakarta Pusat, Rabu (1/6).
Ia menambahkan rumah susun yang ada di Jakarta, sebagian dibangun dengan dana APBD dan APBN. Rumah susun yang dibiayai APBN sebanyak 25 blok. Namun hingga saat ini belum diserahterimakan, sehingga belum bisa digunakan.
"Yang dibiayai APBN belum diserahterimakan hingga saat ini. Jadi yang siap huni baru milik Pemprov," imbuhnya.
Dijelaskannya, lokasi rumah susun tidak menyebar di semua wilayah kota yang ada di Jakarta. Tapi, hanya di Jakarta Timur dan Jakarta Utara saja. Nantinya bagi warga yang akan masuk ke rumah susun akan diinventarisir terlebih dahulu. Hanya yang memiliki KTP DKI Jakarta saja yang bisa menempati agar benar-benar tepat sasaran.
"Kita akan inventarisir terlebih dahulu, jadi tidak sembarangan yang masuk. Tapi saya belum punya data berapa banyak yang akan menempati rumah susun ini," paparnya.
Ia menyebutkan rumah susun ini tidak hanya difokuskan untuk merelokasi warga yang berada di tepi rel saja. Namun diperuntukkan bagi warga DKI Jakarta lainnya yang tidak mempunyai rumah tinggal. Tersedianya rumah susun ini juga untuk mengentaskan RW kumuh di ibu kota. Dari 2.694 RW di Jakarta tercatat 416 RW di antaranya termasuk RW kumuh.
Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta, Agus Subardono, mengatakan 1.100 unit rumah susun atau 11 blok, sudah siap digunakan untuk menampung warga pada pertengahan Juni ini. "Saat ini masih pemasangan listrik dan instalasi air agar dapat digunakan," kata Agus, usai seminar di salah satu hotel di Jakarta Pusat, Rabu (1/6).
Ia menambahkan rumah susun yang ada di Jakarta, sebagian dibangun dengan dana APBD dan APBN. Rumah susun yang dibiayai APBN sebanyak 25 blok. Namun hingga saat ini belum diserahterimakan, sehingga belum bisa digunakan.
"Yang dibiayai APBN belum diserahterimakan hingga saat ini. Jadi yang siap huni baru milik Pemprov," imbuhnya.
Dijelaskannya, lokasi rumah susun tidak menyebar di semua wilayah kota yang ada di Jakarta. Tapi, hanya di Jakarta Timur dan Jakarta Utara saja. Nantinya bagi warga yang akan masuk ke rumah susun akan diinventarisir terlebih dahulu. Hanya yang memiliki KTP DKI Jakarta saja yang bisa menempati agar benar-benar tepat sasaran.
"Kita akan inventarisir terlebih dahulu, jadi tidak sembarangan yang masuk. Tapi saya belum punya data berapa banyak yang akan menempati rumah susun ini," paparnya.
Ia menyebutkan rumah susun ini tidak hanya difokuskan untuk merelokasi warga yang berada di tepi rel saja. Namun diperuntukkan bagi warga DKI Jakarta lainnya yang tidak mempunyai rumah tinggal. Tersedianya rumah susun ini juga untuk mengentaskan RW kumuh di ibu kota. Dari 2.694 RW di Jakarta tercatat 416 RW di antaranya termasuk RW kumuh.
Reporter: erna | Editor: dunih
